ANOS YERMIAS: GANTI RUGI TANAMAN TUMBUH MASYARAKAT LERMATANG DITARGETKAN TUNTAS MINGGU DEPAN

Ambon, Liputan Jurnalis News.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias, S.Sos., M.Si., mengajak masyarakat Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), untuk tetap tenang dan bersabar menyikapi persoalan pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh milik masyarakat yang terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang saat ini menjadi polemik sehingga pemerintah tetap memprioritas hak masyarakat desa lermatang.

Ajakan tersebut disampaikan Anos Yermias menyusul adanya komunikasi langsung antara Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, dalam rangkaian kegiatan Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026).

Anos Yermias dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku mengungkapkan bahwa dirinya turut menyaksikan dan mendengar secara langsung percakapan antara Gubernur Maluku dengan Menteri ESDM terkait persoalan ganti rugi tanaman tumbuh masyarakat Desa Lermatang pernyataan disampaikan melalui watshaap grup SRT dini hari.

Dalam percakapan tersebut, Gubernur Maluku telah menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Lermatang kepada Menteri ESDM. Selanjutnya, penyelesaian persoalan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan dan petunjuk Menteri ESDM.

Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, juga menjelaskan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan koordinasi dengan dirinya dua hari sebelumnya untuk membahas persoalan tersebut.

Menurut penjelasan Sekda Provinsi Maluku, persoalan ganti rugi tanaman tumbuh masyarakat Lermatang ditargetkan dapat diselesaikan pada minggu depan. Bahkan, terdapat beberapa alternatif penyelesaian yang sedang dipersiapkan bagi masyarakat terdampak.

"Berdasarkan apa yang beta saksikan dan dengar secara langsung, persoalan tanaman tumbuh masyarakat Lermatang sudah mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Menteri ESDM. Bahkan, penyelesaiannya ditargetkan minggu depan dengan beberapa pilihan penyelesaian bagi masyarakat terdampak," ungkap Anos.

Ia menegaskan bahwa dirinya memahami keresahan dan harapan masyarakat Desa Lermatang. Sebab, persoalan ganti rugi tanaman tumbuh bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut hak-hak ekonomi masyarakat yang harus memperoleh kepastian dan perlakuan yang adil.

Karena itu, Anos mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam WAG SRT, untuk tidak mudah terprovokasi serta tetap memberikan ruang kepada pemerintah untuk menindaklanjuti komitmen penyelesaian yang telah disampaikan.

Menurutnya, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawal setiap tahapan penyelesaian agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat pemilik tanaman tumbuh.

"Saya memahami keresahan dan harapan basudara semua. Mari katong tetap tenang, bersabar, dan memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun, prosesnya tetap harus kita kawal bersama agar berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan hak-hak masyarakat," tegasnya.

Anos berharap, perhatian dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta Kementerian ESDM dapat segera menghasilkan keputusan konkret sehingga masyarakat Desa Lermatang memperoleh kepastian atas hak mereka.

Baginya, pembangunan PSN Blok Masela harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan proyek, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat yang terdampak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.( Jn )